Hukum Harta Perkawinan

Untuk memenuhi keperluan hidup somah, diperlukan harta kekayaan yang disebut harta perkawinan atau harta keluarga.

Harta perkawinan atau harta keluarga dapat dibedakan dalam 4 golongan, yaitu :

1.      Barang-barang yang diperoleh secara warisan atau penghibahan.

ü Barang-barang ini tetap milik suami atau isteri yang menerima warisan atau penghibahan.

ü Barang-barang ini hanya jatuh kepada anak-anak mereka sebagai warisan.

ü Kalau terjadi perceraian dan apabila tidak mempunyai anak, maka barang barang ini kembali kepada asalnya.

2.      Barang-barang yang diperoleh atas jasa sendiri

ü Barang-banrang ini diperoleh suami atau isteri sebelum kawin

3.      Barang-barang diperoleh dalam masa perkawinan

ü Kekayaan milik bersama disebut :

ü Harta suarang (Minangkabau)

ü Barang perpantangan (Kalimantan)

ü Barang cakkara (Bugis)

ü Harta gonogini (Jawa)

ü Guna kaya, campura kaya, barang sekaya (Sunda)

4.      Milik bersama isteri adalah semua kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan asalkan kedua-duanya bekerja kepentingan somah. Walaupun seorang isteri hanya bekerja dirumah mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga, sudah dianggap bekerja juga. Semua kekayaan yang diperoleh suami menjadi milik bersama.

Suami telah menerima bantuan yang sangat berharga serta memperlancar pekerjaan suami sehari-hari. Yurisprudensi M.A. tanggal 7 November 1956, mengatakan : Semua kekayaan selama berjalannya perkawinan , merupakan harta gono gini, biarpun hanya kegiatan suami saja.

·         Menurut hukum adat suami isteri cakap melakukan perbuatan hukum, misalnya transaksi barang-barang campur kaya dapat dilakukan oleh isteri apabila suami tidak ada ditempat dan isteri disini bukan mewakili suami akan tetapi sebagai pemilik sendiri. Jadi ia cakap mengambil keputusan sendiri.

·         Hak milik bersama dapat dipakai untuk membyar hutang baik hutang suami maupun hutang isteri apabila harta gonogini tidak cukup, maka dapat dipakai harta asal.

Pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian :

• Ø  Prinsipnya milik bersama dibagi antara kedua belah pihak masing-masing pada umumnya mendapat separuh.
• Ø  Ada beberapa daerah yang mempunyai kebiasaan sedemikian rupa sehingga suami lebih besar dari pada isterinya yaitu dua- pertiga untuk suami dan sepertiga untuk isteri, yang disebut “sagen dong sapikul” (Jawa).
• Ø  Kebiasaan sagendong sapikul lambat laun berubah akibat kesadaran masyarakat dan masalah ini tidak sesuai dengan kesadaran adanya persamaan hak.
• Ø  Keputusan Mahkamah Agung tangga 25 Pebruari 1959 Reg. No. 387 K/Sip/1960 menyatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah seorang janda mendapat separuh dari harta gono gini.
• Ø  Selanjutnya Keputusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 Reg. No. 120 K/Sip/1960 menetapkan bahwa harta pencaharian itu harus dibagi sama rata antara suami isteri.
• Ø  Apabila salah seorang (suami atau isteri) meninggal biasanya semua harta bersama dibawah kekuasaan yang masih hidup guna keperluan hidupnya.
• Ø  Selama seorang janda belum kawin lagi barang-barang bersama dikuasai olehnya tidak dapat dibagi-bagi, guna menjamin hidupnya (Keputusan Mahkamah Agung tanggal 8 Juli 1959 Reg. No. 189 K/Sip/1959.

Posted in: Hukum Adat